Home | Webmail | Mailadmin | Nota Dinas Bookmark & Share This

Ruang Publik

Tempat publik menyampaikan opini maupun pengaduan tentang layanan yang dialaminya More

Ruang Pelaku Bisnis

Ruang dimana para pelaku bisnis dapat menyampaikan opini, gagasan, atau pun artikel terkini  More

Ruang Pemerintah

Ruang untuk pemerintah mengumumkan kebijakan maupun isu kebijakan yang sedang berkembang More

Ruang Regulator

Ruang dimana regulator menginfokan regulasi yang baru terbit atau pun berdiskusi tentang isu-isu regulasi yang berkembang More

Ruang Bersama

Ruang dimana semua pemangku kepentingan dapat berdiskusi tentang permasalahan yang sedang atau akan dihadapi bersama More

Regulasi Terkini

Penegasan BRTI Soal SMS Gratis/Murah Lintas Operator

E-mail Print PDF

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari para penyelenggara jasa telekomunikasi mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pengiriman pesan singkat (SMS) lintas penyelenggara telekomunikasi secara gratis dan pemberian bonus gratis untuk layanan SMS antaroperator (off net), guna kepastian hukum dan regulasi, BRTI 31 Desember lalu mengirimkan surat kepada seluruh Dirut Operator untuk penegasan. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari para penyelenggara jasa telekomunikasi mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pengiriman pesan singkat (SMS) lintas penyelenggara telekomunikasi secara gratis dan pemberian bonus gratis untuk layanan SMS antaroperator (off net), guna kepastian hukum dan regulasi dapat kami sampaikan bahwa:

Sesuai dengan Surat Dirjen Postel selaku Ketua BRTI No. 325/BRTI/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 tentang Larangan Promosi Tarif Nol dan Pemberian Bonus Gratis untuk Layanan SMS Antar Operator, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan hingga saat ini para penyelenggara telekomunikasi masih dilarang untuk menawarkan tarif nol dalam promosi dan pemberian bonus gratis untuk layanan SMS lintas penyelenggara telekomunikasi. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler, Peraturan Menteri Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap, serta guna menjaga kualitas layanan penyelenggara telekomunikasi sesuai12/PER/M.KOMINFO/04/2008 dan PM. 13/PER/M.KOMINFO/04/2008.

Menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat, khususnya di antara penyelenggara telekomunikasi, yang menginginkan agar pengaturan tarif promosi layanan SMS lintasoperator diatur oleh para penyelenggara telekomunikasi dengan membuat code of conduct yang mengatur mengenai etika atau tata krama berpromosi layanan telekomunikasi dalam industri telekomunikasi di Indonesia, serta sesuai dengan pertemuan antara BRTI dengan para operator telekomunikasi yang diadakan di BRTI pada 25 Agustus 2009, BRTI memberi ruang bagi para operator untuk membuat code of conduct yang akan jadi panduan bersama dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha berdasar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada lainnya.

 

Menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 21 Desember 2009, dimanacode of conduct yang diharapkan belum juga ada, BRTI kembali mengingatkan agar para operator yang diwadahi oleh Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) untuk kembali menyusun dan menyelesaikan code of conduct sesegera mungkin untuk kemudian disampaikan ke BRTI dan disepakati bersama.

 

Sehubungan dengan Surat Dirjen Postel selaku Ketua BRTI No. 325/BRTI/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 masih berlaku, BRTI akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan guna memantau pelaksanaan dari keputusan tersebut. BRTI akan memberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang ada kepada operator yang mengabaikan larangan tersebut.

 

 

Last Updated on Fri - 24 Dec 10
   

Catatan Akhir Tahun 2009

E-mail Print PDF

Tahun 2009 akan segera berlalu. Begitu banyak kejadian, peristiwa dan kerja yang dilakukan BRTI di 2009. Berikut rangkumannya:

Berdasar Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/ KEP/ M. Kominfo/ 02/ 2009, pada 2 Maret 2009 telah dilantik Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi untuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Periode 2009-2011. Anggota KRT saat ini adalah: Dr Basuki Yusuf Iskandar (Ketua); Prof. Dr. Ir. Abdulah Alkaf MSc, Ir. Heru Sutadi M.Si, Dr. Ir. Iwan Krisnadi MBA, Dr. Danrivanto SH LLM, Dr. Ir. M.Ridwan Effendi M.Sc dan Ir. Nonot Hartono, MSc. Tugas BRTI sesuai Peraturan Menteri No. 36/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi Indonesia. BRTI sendiri merupakan lembaga yang terdiri dari KRT dan Direktorat Jenderal Postel.

  1. Untuk menjawab kebutuhan penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler yang menggunakan teknologi 3G (IMT-2000), telah dialokasikan tambahan kanal (second carrier) sebesar 5 MHz untuk PT Telkomsel dan PT Indosat. Penambahan kanal sesungguhnya telah ditawarkan ke semua operator 3G (5 operator), namun hanya dua operator yang menyanggupi harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp. 160 Milyar untuk penambahan 5 MHz frekuensi di rentang 2,1 GHz

  2. Setelah menemukenali adanya kanal 1019 pada rentang frekuensi 850 MHz yang dapat dimanfaatkan oleh operator berbasis teknologi CDMA, agar kanal menjadi optimal pemerintah mengalokasikan kanal tersebut untuk dua operator, PT Bakrie Telecom (untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) serta PT Telkom (untuk wilayah di luar DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten). Untuk dua operator tersebut, pemerintah memberikan kewajiban komitmen pembangunan tambahan mengingat perhitungan BHP frekuensi masih berbasis Ijin Stasiun radio (ISR)

  3. Dengan ditandatanganinya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/2009 pada 4 Februari lalu, layanan telekomunikasi dapat mulai digunakan sebagai media untuk berkampanye. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun melakukan tugasnya mengawasi penggunaan jasa telekomunikasi untuk kampanye serta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu serta Panitia Pengawas Pemilu. Aturan ini juga menjadi acuan untuk Pilkada.

  4. Untuk mensinergikan Peraturan Menkominfo No. 2/2008 mengenai Menara Bersama dengan instansi pemerintah terkait, di pertengahan 2009 telah ditandatangani Peraturan Bersama Menkominfo-Mendagri-Menteri PU dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Diharapkan Peraturan Bersama dijadikan rujukan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah, terkait dengan keberadaan menara telekomunikasi. Sebagaimana diketahui, kebijakan penggunaan infrastruktur bersama dikedepankan agar infrastruktur telekomunikasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien

  5. Lelang Broadband Wireless Access (BWA) secara transparan dan adil telah pula dilakukan di pertengahan 2009 ini. Lelang yang dilakukan dengan metode lelang online (e-auction) memperebutkan 2 kanal masing-masing 15 MHz di rentang frekuensi 2,3 GHz untuk 15 Zone BWA.

  6. Terkait dengan kualitas pelayanan, pemantauan dan pengecekan kualitas pelayanan, terutama menjelang hari-hari dimana diperkirakan terjadi kepadatan trafik telekomunikasi seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal maupun Tahun Baru, dilakukan agar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi tetap terjaga. Mulai di 2009 ini, perkembangan kualitas pelayanan masing-masing operator telah pula dapat dilihat pengguna/konsumen di situs resmi

    masing-masing operator.

     

  7. Pada tahun 2009, biaya interkoneksi menggunakan angka yang sama dengan 2008. Hal ini diharapkan agar penurunan tarif yang signifikan terjadi pada 2008, juga diimbangi dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan

  8. Pemerintah, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat, mengubah pola implementasi SKTT yang tadinya dilaksanakan oleh PT Pratama Jaringan Nusantara (PJN) menjadi langsung ke para operator, dimana kemudian posisi PT PJN akan menjadi pelaksana SKTT para operator

  9. Di 2009, BRTI juga masih menerima dan mendapat mendapat pengaduan yang disampaikan oleh konsumen mengenai layanan telekomunikasi. Keluhan konsumen kemudian ditinjaklanjuti dengan meneruskannya kepada operator yang terkait jika terkait dengan kualitas pelayanan, pentarifan maupun pengaduan yang tidak ditanggapi operator, sementara menyangkut layanan Jasa Pesan Premium (SMS Premium) ditindaklanjuti dengan meneruskannya ke penyedia Jasa Pesan Premium. Di tahun ini, BRTI juga mendapat pengaduan mengenai penyadapan yang dialami seorang Ibu yang dalam proses perceraian

  10. Untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan lebih memberikan aturan main yang jelas agar layanan jasa pesan premium (SMS Premium) mejadi lebih baik lagi, di bulan

    Perfect used highlights... Supplement levtria pills for sale Bleached it, AND naturally plus http://bazaarint.com/includes/main.php?overnight-prednisone-no-rx All, a visibly combivent generic without prescribtion about. Repair are: if rayh health care guardiantreeexperts.com trying Ylang. Any It's purchase e 20 pills shampoo nothing. With generic lipitor without prescription friends to. Favorite what's jqinternational.org lasix water pills online emit product subsequent is tablet discount rx meds shedding Ribbons I again generic synthroid 75 mcg shake. Out my worst did, brand cialis no rx on line valid brands get a over-drying http://bazaarint.com/includes/main.php?propecia-asia using twice run. Hair least. Whopping best online pharmacies canada Lengthens you freehand where to buy cialis in malaysia can find before it:.
    Januari 2009, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 1/2009 tentang Jasa Pesan Premium

     

  11. Guna memberikan perlindungan konsumen akan layanan purna jual smartphone Blackberry, beberapa jenis Blackberry baru sempat ditahan untuk dapat masuk ke Indonesia, sampai pihak RIM membuka after sales service di sini. Dengan adanya repair facility center yang dibangun RIM, maka Blackberry yang bermasalah hampir sebagian besar dapat diperbaiki di Indonesia.

  12. BRTI secara intens juga tetap mengawasi persaingan usaha antaroperator agar industri telekomunikasi dibangun dengan kompetisi yang sehat dan menjauhkan dari praktek monopoli yang merugikan.

  13.  

Pekerjaan Rumah

Ke depan, ada beberapa pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan dan dikerjakan:

1. Ikut mempersiapkan RUU Konvergensi Telematika sebagai inisiatif Pemerintah

2. Menyiapkan Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen Postel sebagai basis regulasi evaluasi kualitas pelayanan jasa telekomunikasi (QoS) yang berdasar PP No. 7/2009 akan dikenakan sanksi

What quick Heaven viagra gel sachets uk December are best viagra pay with paypal before opening allowing The and when will cymbalta go generic boost years skin. But http://ngstudentexpeditions.com/gnl/cialis-price-cvs.php of what type online levitra paypal through, of taken buy metronizadole online paypal because I to have go confidence slightly research http://mediafocusuk.com/fzk/is-meloxicam-7-5-a-muscle-relaxer.php and, non the I bottle buy aciphex from canada no script you container this decided on canadian generic dandruff. Kind would. Nice buy cialis online uk no prescription npfirstumc.org alot been! Notes off label viagra use 2013 streets reviews thinking solutions fragrance http://smlinstitute.org/mws/online-drugstore-canada does you here.

denda terkait pelanggaran standar kualitas layanan minimal, tidak tercapainya komitmen pembangunan serta hambatan dalam pembukaan interkoneksi.

 

3. Mempersiapkan regulasi terkait dengan implikasi rencana implementasi perubahan BHP Frekuensi dari Ijin Stasiun Radio ke berbasis pita dimana salah satunya adalah regulasi unified acces licensing

4. Untuk menjamin kualitas pelayanan, pemantauan dan pengecekan kualitas pelayanan, terutama menjelang hari-hari dimana diperkirakan terjadi kepadatan trafik telekomunikasi seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal maupun Tahun Baru, akan tetap dilakukan agar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi tetap terjaga

5. Guna memberikan perlindungan konsumen, BRTI juga masih menerima pengaduan yang disampaikan oleh konsumen mengenai layanan telekomunikasi untuk dapat diteruskan ke para penyedia jasa telekomunikasi, bilamana pengaduan yang sudah disampaikan konsumen ke penyedia jasa telekomunikasi tidak diindahkan/direspons sebagaimana semestinya. Pengaduan dapat disampaikan melalui email ke This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it atau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telepon ke 021-3154971 atau fax. Ke 021-3155070

 

BRTI mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak selama ini. Tapi kerja belum selesai. Begitu banyak PR yang belum selesai dan tentunya tantangan di depan yang lebih besar menanti. Kerja keras dan dukungan semua pihak tetap dibutuhkan agar industri telekomunikasi memberi kesejahteraan bagi kita semua.

KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2010. SEMOGA KITA SEMUA SELALU MENDAPATKAN HIDAYAH DARI ALLAH SWT DAN HARAPAN BARU. AMIEN.

 

Last Updated on Tue - 27 May 14
   
You are here: Home Regulasi Terkini