Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, maka Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Salah satu isu penting dari Peraturan Menteri tersebut adalah mengenai bagaimana penggunaan menara bersama. Beberapa hal prinsip dan yang wajib menjadi pedoman penggunaan menara bersama di antaranya:

1. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

2. Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain: nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya; izin penyelenggaraan telekomunikasi; maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

3. Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi. Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan, maka Penyelenggara  Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal Postel untuk melakukan mediasi.

4. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.

6. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

7. Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal. Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal sebagaimana yang dimaksud didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Terkait dengan pencatatan kepada Direkorat Jenderal Postel, perjanjian tertulis yang dimaksud sampai saat ini belum semua penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara ataupun pengelola menara melakukannya. Sehingga, data-data perusahaan mana saja yang menjadi penyedia maupun pengelola menara juga belum semua tercatat dan dapat diakui sebagai penyedia maupun pengelola menara. Karenanya, BRTI mengajak penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara ataupun pengelola menara agar mematuhi aturan yang tertuang dalam PM. 2/2008 ini.

Regulasi Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menarik untuk dibahas (akan tetapi membuat pusing pelaku!). Ada banyak (sub)topik yang dapat dibahas, misalnya:

• regulasi Broadband
• regulasi Wimax
• regulasi penyiaran+jaringan

Kita ambil berberapa contoh. Apakah broadband perlu diregulasi? Mengapa? Ternyata latar belakangnya adalah adanya layanan yang dahulu tidak mungkin diberikan oleh operator telekomunikasi ternyata sekarang memungkinkan. Dahulu hanya operator telepon yang bisa menyalurkan suara saja. Sekarang tidak hanya operator telepon saja, penyelenggara layanan TV kabel, Internet Service Provider (ISP), PLN, dan masih banyak lagi bisa memberikan layanan tersebut. Di sisi lain, TV tadinya hanya bisa diberikan oleh operator tertentu sekarang sudah bisa disalurkan melalui ISP, operator telepon, dan seterusnya. TV sekarang bisa langsung diterima di perangkat handphone 3G (atau melalui Internet). Padahal operator seluler tidak punya ijin penyiaran TV. Campur aduk.

Teknologi berkembang dengan pesat sehingga dalam format digital tidak bisa dibedakan mana suara, data komputer, gambar, dan video. Semuanya data digital. Upaya untuk memilah-milah menjadi sia-sia. Padahal ijin yang ada saat ini terpisah-pisah. Repot ya?

Kalau dahulu untuk mencapai pelanggan (last mile) masih mahal, sekarang sudah jauh lebih murah. Biaya per telepon yang tadinya adalah sekitar US$1000/satuan sambungan telepon sekarang sudah jatuh bisa mencapai US$10. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi wireless.
Dalam sharing vision yang baru saja diselenggarakan topiknya adalah "3G under attack". Serangan dari mana? Ternyata dari Wimax dan mungkin 4G. Bayangkan, operator seluler baru saja membayar lisensi yang sangat mahal (ratusan milyar rupiah), ternyata belum apa-apa sudah mendapat tantangan dari Wimax.

Hasil pengamatan kami sebetulnya menunjukkan bahwa 3G masih lebih matang dari Wimax. Paling tidak, dia akan masih menang sampai tahun 2009. Hah? Hanya sampai tahun 2009? Ya! Padahal operator 3G belum mendapatkan penghasilan apa-apa dari layanannya. Ah, bahkan ada yang belum melakukan investasi apa-apa (apa ini malah bagus?). Jangan-jangan hal ini malah dijadikan alasan untuk tidak melakukan investasi. Ini sudah tahun 2006. Berarti para operator ini hanya punya waktu 3 tahun.

Di sisi lain akan aneh kalau sebuah teknologi harus diganjal dengan sebuah regulasi. Nah, inilah peliknya regulasi telekomunikasi di Indonesia. Tidak semudah dibayangkan kan? Itulah beratnya tugas Badan Regulasi Telekomokunikasi Indonesia (BRTI). Mari kita bantu mereka dengan usulan-usulan yang konstruktif.