Kunjungan Kerja Komisi 1 DPR RI Ke Operator Telekomunikasi

Print

Pemerintah melalui Kemkominfo mewajibkan setiap pengguna Kartu Prabayar untuk melakukan registrasi terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2018. Jika pengguna tidak juga melakukan registrasi sampai batas yang sudah ditentukan, maka pengguna akan diberikan sanksi berupa pemblokiran secara bertahap.

Untuk melakukan registrasi, pengguna diwajibkan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Persyaratan ini sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat mengingat dua hal tersebut merupakan data pribadi. Masyarakat mulai khawatir adanya potensi penyalahgunaan data tersebut.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, maka Pemerintah menegaskan bahwa Pemerintah menjamin semua data pelanggan yang melakukan registrasi kartu prabayar dengan mewajibkan ISO 27001 kepada operator yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Artinya semua data pelanggan dijamin dan dijaga, sepanjang sudah ada aturan yang berisi kewajiban bagi operator untuk pelihara data pelanggan. Selanjutnya, penyalahgunaan data pelanggan bisa dituntut dengan Undang-Undang sehingga Operator akan sangat hati-hati dalam menjaga data pelanggan. Apalagi terdapat saksi pidana dan pencabutan izin bagi operator.

Kunjungan kerja Komisi 1 DPR RI ke Operator Telekomunikasi dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di 3 tempat operator telekomunikasi yaitu Telkomsel , XL Axiata dan Indosat dengan didampingi Kemkominfo dan BRTI. Tujuan kunjungan ini ialah untuk meninjau Sistem Pengamanan Data Pelanggan.

Last Updated ( Tuesday, 13 February 2018 14:26 )